DENPASAR – Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali menggelar pertemuan strategis bersama pimpinan partai politik tingkat provinsi. Pertemuan ini fokus pada koordinasi pertanggungjawaban dana bantuan keuangan tahun anggaran 2025 dan perencanaan tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (9/1) di Ruang Rapat Bung Hatta, Kantor Badan Kesbangpol Bali ini, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Made Artanegara. Hadir dalam kesempatan tersebut para pimpinan atau perwakilan dari DPD/DPW partai politik penerima bantuan, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam arahannya, Made Artanegara menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Ia menginstruksikan seluruh partai politik agar menyelesaikan laporan penggunaan dana tahun 2025 paling lambat pada 31 Januari 2026.
“Ketepatan waktu ini krusial karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera melaksanakan pemeriksaan. Kami berharap kelengkapan administrasi dijaga dengan baik agar proses audit berjalan lancar,” ujar Artanegara.
Selain LPJ 2025, Artanegara juga mengingatkan agar partai politik segera mempersiapkan permohonan hibah untuk tahun anggaran 2026. Target pengajuan dokumen permohonan diharapkan rampung pada Februari 2026 guna mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana tepat waktu.
Dana bantuan keuangan partai politik ini merupakan amanah anggaran dari pemerintah bagi partai yang memiliki kursi di lembaga perwakilan. Tujuannya bukan sekadar bantuan administratif, melainkan instrumen untuk memperkuat kelembagaan partai, meningkatkan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat di Bali.
Dengan pengelolaan yang efisien dan akuntabel, diharapkan partai politik dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan partisipasi politik yang berkualitas di Indonesia.
