DENPASAR, NangunSatkerthi – Penanganan bencana di Bali kini bergeser dari sekadar aksi respons darurat menuju penyelesaian masalah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Pada Kamis (8/1/2026), Kalaksa BPBD Provinsi Bali, I Gede Teja, S.T., M.Si., memimpin langsung tim teknis untuk melakukan assessment lapangan guna mengurai benang kusut penyebab banjir yang kerap melanda kawasan Sanur, Denpasar.
Langkah turun lapangan ini dilakukan untuk membedah dinamika perubahan tata guna lahan, kondisi drainase, serta pola aliran air yang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peninjauan ini menekankan pentingnya memahami persoalan secara utuh di lokasi kejadian sebelum mengambil kebijakan teknis.
Rekomendasi Strategis bagi Pelaku Usaha Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi, BPBD Bali menemukan bahwa optimalisasi drainase publik harus dibarengi dengan peningkatan area resapan air di lahan-lahan milik swasta. Oleh karena itu, Kalaksa BPBD Bali menyampaikan sejumlah rekomendasi teknis kepada para pemilik usaha di kawasan tersebut sebagai upaya pengurangan risiko bencana.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dalam menangani banjir. Kami merekomendasikan pemilik usaha untuk membangun embung mandiri atau sistem serapan air, serta menata ulang drainase internal mereka agar terintegrasi dengan sistem pembuangan kota secara optimal,” tegas I Gede Teja saat ditemui di lokasi peninjauan.
Apa yang dilakukan di Sanur menjadi pengingat bahwa penanganan banjir membutuhkan kolaborasi dan konsistensi dalam mencari solusi yang menyentuh akar permasalahan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi praktik baik bagi penanganan kebencanaan di wilayah lain di Bali guna membangun daerah yang lebih aman dan tangguh.
