Presiden Prabowo Tegaskan Pencegahan Karhutla dan Penegakan Hukum terhadap Perusahaan
MANILA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus menindak pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menempuh sejumlah langkah penegakan hukum terkait kebakaran hutan, termasuk pencabutan konsesi dan proses penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Dalam keterangannya, Presiden menyebut 17 konsesi telah dicabut serta sejumlah perusahaan sedang menjalani tahapan penyelidikan dan penanganan hukum.
Menurut Presiden, penanganan karhutla telah melibatkan puluhan ribu personel selama beberapa bulan. Dampak asap tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga melintasi batas negara hingga ke Malaysia dan Singapura sehingga penanganannya menjadi perhatian bersama di kawasan ASEAN.
Presiden menekankan bahwa strategi pemerintah perlu bergerak lebih jauh daripada tindakan pemadaman dan mitigasi saat kebakaran terjadi. Pencegahan yang sistematis, pengawasan terhadap aktivitas berisiko, dan penguatan kelembagaan dinilai penting untuk mengurangi kejadian serupa pada masa mendatang.
Pemerintah tengah menyiapkan penguatan organisasi dan program terkait pencegahan kebakaran hutan. Dalam forum ASEAN, Presiden juga menyampaikan permohonan maaf apabila dampak karhutla Indonesia telah mengganggu masyarakat negara tetangga, seraya menegaskan upaya pemerintah dalam penanganannya.
Penguatan pencegahan karhutla diharapkan melindungi kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, mengurangi gangguan aktivitas ekonomi, serta mempererat kerja sama lintas negara dalam menghadapi ancaman kabut asap.
(NSKLB)
