Wagub Giri Prasta Dorong TPAKD Perluas Akses Keuangan Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat Bali
Evaluasi program, penguatan sinergi, dan pembiayaan tepat sasaran menjadi fokus Rakorda TPAKD se-Bali Tahun 2026.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Menurut Wagub Giri Prasta, perluasan akses keuangan harus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberhasilan TPAKD tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan akademisi. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, terutama UMKM, pertanian, perikanan, kerajinan, perdagangan, dan pariwisata.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wagub Giri Prasta juga menekankan pentingnya literasi keuangan, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan formal secara aman, bijak, dan produktif.
Dalam Rakorda tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis. Pertama, mengevaluasi program TPAKD 2026 secara objektif berdasarkan capaian, manfaat, dan dampaknya. Kedua, memperkuat koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, termasuk berbagi praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketiga, mengutamakan pembiayaan produktif tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya, disertai pendampingan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi pemasaran. Keempat, menyusun program kerja TPAKD 2027 dengan sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2026 sebesar 5,82 persen secara tahunan, lebih tinggi daripada angka nasional 5,47 persen. Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali tercatat Rp247,46 triliun, kredit Rp126,90 triliun, dan dana pihak ketiga Rp217,02 triliun, dengan rasio kredit bermasalah 2,34 persen.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dipaparkan Parjiman, literasi keuangan Bali mencapai 78,77 persen, dibandingkan nasional 69,57 persen. Inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, dibandingkan nasional 93,53 persen. Bali disebut menempati peringkat ketiga nasional dalam literasi dan enam besar dalam inklusi keuangan.
Rakorda juga diisi penyerahan penghargaan oleh OJK Provinsi Bali. TPAKD Provinsi Bali menerima penghargaan Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar meraih Program Implementasi KEJAR Terbaik, dan TPAKD Kabupaten Badung memperoleh Program Dukungan UMKM Terbaik.
Wagub Giri Prasta berharap penghargaan tersebut memotivasi seluruh TPAKD untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi, sehingga akses keuangan yang semakin luas turut meningkatkan kapasitas usaha, ketahanan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat Bali.
