#71 – Bali Bebas Rabies 2030: Strategi Gubernur Koster Memperkuat Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Hewan

Dari vaksinasi dan edukasi berbasis banjar hingga kolaborasi dokter hewan dan pemerintah, menyiapkan Bali yang lebih sehat, aman, serta berkelanjutan.

Oleh: Agung Gempa
Praktisi IT Digital, Entrepreneur, dan Pemerhati Kebijakan Publik

Bali merupakan pulau dengan kehidupan sosial-budaya yang dekat dengan lingkungan, termasuk keberadaan anjing sebagai bagian dari keseharian banyak keluarga dan komunitas. Di balik kedekatan tersebut, rabies menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang tidak boleh dipandang sebagai urusan hewan semata. Pencegahannya memerlukan perhatian serentak terhadap kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kondisi lingkungan.

Penanganan rabies menjadi penting karena keselamatan masyarakat, ketenteraman permukiman, kenyamanan ruang publik, serta kualitas pariwisata saling berkaitan. Warga perlu mengetahui langkah pencegahan, pemilik hewan perlu mendapat akses vaksinasi, dan pemerintah harus mampu menindaklanjuti laporan risiko secara cepat.

Dalam arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan perlindungan kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang saling terhubung. Memasuki periode kedua, penanganan rabies memerlukan konsistensi pelayanan sampai tingkat desa dan banjar, sekaligus kemampuan memeriksa hasil program secara terbuka.

Rabies sebagai Persoalan Kesehatan Bersama

Rabies merupakan penyakit infeksi virus yang dapat menular dari hewan terinfeksi kepada manusia, terutama melalui gigitan. Karena akibatnya dapat sangat serius ketika gejala sudah muncul, pencegahan sebelum paparan dan penanganan medis segera setelah kemungkinan paparan merupakan langkah yang menentukan.

Prinsip One Health atau Satu Kesehatan menekankan bahwa penanganan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu dinas. Pelayanan kesehatan manusia, dinas yang menangani kesehatan hewan, pemerintah desa, aparat kewilayahan, organisasi profesi, serta komunitas pecinta hewan mempunyai fungsi yang saling melengkapi.

Bila masyarakat mengalami gigitan atau kemungkinan pajanan dari hewan yang diduga berisiko, luka harus segera dibersihkan menggunakan sabun dan air mengalir serta diperiksakan secepatnya ke fasilitas kesehatan untuk penilaian vaksin dan tindakan lanjutan. Informasi yang benar mengenai pertolongan awal merupakan bagian penting dari pendidikan publik; masyarakat tidak semestinya menunggu gejala.

Dari Pengendalian Menjadi Gerakan Kolaboratif 2030

Pada 11 September 2026 di Jayasabha, Denpasar, Gubernur Koster menerima audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Bali yang membahas penguatan kerja sama penanggulangan rabies. Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum untuk menghubungkan tenaga profesional, pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pembahasan itu, dukungan menuju target Bali Bebas Rabies 2030 mencakup perluasan vaksinasi hewan penular rabies, edukasi masyarakat, serta penanganan populasi hewan terlantar melalui pendekatan yang manusiawi, termasuk sterilisasi. Target tahun 2030 merupakan sasaran yang hendak dicapai, bukan pernyataan bahwa Bali telah bebas rabies pada 2026.

Kebijakan pencegahan rabies tidak dimulai pada satu pertemuan saja. Berbagai kegiatan pengendalian telah dilakukan lintas tahun dan lintas pemerintahan. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan Gubernur Koster perlu diukur dari penguatan kerja sama, konsistensi pembiayaan, kelancaran operasional, dan penurunan risiko bagi masyarakat.

Vaksinasi Hewan dan Tanggung Jawab Pemilik

Vaksinasi hewan penular rabies merupakan salah satu upaya pokok untuk menurunkan risiko penularan. Program ini membutuhkan pendataan populasi yang masuk akal, ketersediaan vaksin sesuai ketentuan, petugas yang kompeten, pencatatan hewan yang telah divaksin, serta jadwal pengulangan bila diperlukan.

Pemilik anjing dan hewan peliharaan memiliki peran langsung dengan memastikan hewan mendapat pelayanan kesehatan sesuai arahan dokter hewan, tidak dibiarkan berkeliaran secara tidak terkendali, dan melaporkan perilaku hewan yang mengkhawatirkan kepada petugas berwenang. Perlindungan masyarakat harus berjalan bersama perlakuan layak terhadap hewan.

Di tingkat banjar dan desa, koordinasi pendataan membantu petugas mengetahui kawasan yang belum terjangkau atau mengalami perubahan populasi. Kegiatan lapangan akan lebih efektif apabila warga mendapat pemberitahuan jadwal yang jelas dan diberi kesempatan bertanya tentang keselamatan serta kesehatan hewan.

Edukasi Sekolah, Banjar, dan Kawasan Wisata

Literasi rabies perlu menyasar keluarga, sekolah, desa adat, pelaku pariwisata, serta masyarakat yang berinteraksi dengan hewan setiap hari. Pesan yang disampaikan sebaiknya singkat tetapi tepat: hindari interaksi yang membahayakan, jangan mengganggu hewan yang tidak dikenal, laporkan dugaan risiko, dan segera mencari bantuan kesehatan setelah pajanan.

Di sekolah, pendidikan keselamatan dapat membantu anak memahami perilaku aman di sekitar hewan tanpa menumbuhkan rasa takut berlebihan atau mendorong kekerasan terhadap satwa. Di kawasan pariwisata, petugas dan pelaku usaha perlu mengetahui alur pelaporan serta akses layanan kesehatan terdekat.

Komunikasi publik juga perlu membedakan laporan kasus terkonfirmasi, hewan yang hanya dicurigai, dan tindakan pencegahan rutin. Informasi yang tidak akurat dapat memicu kepanikan dan tindakan yang merugikan masyarakat maupun hewan.

Kelembagaan dan Pengukuran Hasil

Keberhasilan program tidak cukup dihitung dari banyaknya kegiatan sosialisasi atau dosis vaksin yang disediakan. Pemerintah perlu memeriksa cakupan vaksinasi terhadap estimasi populasi hewan sasaran, pemerataan wilayah layanan, jumlah laporan dugaan pajanan, kelancaran tindak lanjut kasus, dan hasil pengawasan epidemiologis.

Indikator kesehatan masyarakat seperti ketersediaan layanan penanganan pascapajanan, waktu respons fasilitas kesehatan, serta kesinambungan pasokan kebutuhan medis perlu dipantau bersama indikator kesehatan hewan. Data harus memiliki definisi dan periode yang jelas agar masyarakat tidak salah memahami perkembangan.

Program sterilisasi dan penanganan hewan terlantar pun membutuhkan standar kesejahteraan hewan dan evaluasi dampak. Pendekatan yang menyeimbangkan kesehatan publik dan perlakuan manusiawi akan lebih berkelanjutan daripada tindakan sesaat yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

Manfaat Langsung bagi Krama Bali dan Generasi Mendatang

Bagi keluarga, lingkungan yang lebih aman mengurangi kekhawatiran ketika anak beraktivitas di sekitar rumah atau sekolah. Bagi petugas lapangan, alur kerja yang jelas membantu mempercepat respons. Bagi pelaku usaha dan pariwisata, penanganan rabies yang kredibel mendukung rasa aman tanpa mengesampingkan tanggung jawab bersama.

Bagi generasi mendatang, manfaat terbesar bukan sekadar pencapaian suatu target tahun, melainkan terbentuknya budaya pencegahan penyakit yang kuat. Pendidikan kesehatan, vaksinasi berkelanjutan, pendataan yang baik, dan koordinasi lintas sektor merupakan aset pelayanan publik yang dapat diwariskan.

Target Bali Bebas Rabies 2030 memerlukan keterlibatan Pemerintah Provinsi Bali, delapan kabupaten dan satu kota, dokter hewan, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, desa adat, sekolah, serta setiap keluarga pemilik hewan. Setiap pihak memegang peran berbeda yang saling mendukung.

Pembangunan Bali yang maju perlu diukur dari keamanan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ketika pencegahan rabies ditangani dengan ilmu pengetahuan, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepedulian sosial, Bali memiliki landasan yang lebih kuat menuju masyarakat sehat, aman, serta berdaya tahan.

(NSKLB)