Gubernur Koster Dorong Pemanfaatan Dashboard ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Bali Hadapi Risiko Bencana

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) secara optimal sebagai instrumen analisis berbasis data untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi risiko bencana. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).

Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana. Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan pembangunan dan penganggaran berdasarkan pemetaan risiko yang lebih terukur, sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

Gubernur Koster menegaskan, implementasi ARISE tidak boleh berhenti pada serah terima sistem secara seremonial. Pemanfaatannya perlu diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data secara berkala, serta penerapan yang konsisten dalam tugas perangkat daerah. Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026.

Sebagai destinasi pariwisata dunia yang menghadapi berbagai potensi bencana alam, Bali membutuhkan tata kelola risiko yang menyeluruh. Menurut Gubernur Koster, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan tanggap darurat, tetapi juga harus disertai kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi dampak bencana. Ketahanan fiskal diperlukan agar penanganan darurat tidak mengganggu kelanjutan pembangunan, pelayanan publik, maupun kegiatan ekonomi masyarakat.

Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan potensi beban fiskal dan dampak ekonomi akibat bencana, lalu mengintegrasikan hasil analisisnya ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini mengarahkan pengelolaan risiko dari semata-mata merespons bencana menjadi penyiapan strategi pembiayaan sebelum risiko terjadi.

Gubernur Koster mengaitkan penguatan ketahanan fiskal tersebut dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Nilai-nilai Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi, menurutnya tercermin dalam kebijakan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, dan kelestarian alam.

Untuk memastikan hasil nyata, Gubernur Koster meminta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius. Materi kegiatan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem, studi kasus, dan simulasi kelompok. Aparatur diharapkan mampu menerjemahkan hasil analisis ARISE ke dalam dokumen perencanaan strategis dan penganggaran.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta pihak-pihak yang mendukung pengembangan dan penerapan sistem ARISE di Bali. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar manfaat sistem dapat dirasakan dalam upaya membangun Bali yang lebih tangguh dan aman.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama yang mengimplementasikan ARISE. Dalam pidato utama bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, ia menilai pemanfaatan sistem tersebut dapat menjadi model pembelajaran bagi daerah lain untuk memperkuat kesiapan pembiayaan menghadapi dampak bencana.

Adriyanto menyoroti kerentanan sektor pariwisata, infrastruktur, dan perekonomian daerah terhadap gangguan akibat bencana. Karena itu, analisis risiko yang dilakukan lebih dini penting untuk mendukung langkah antisipasi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor: BPBD berperan menyediakan data dan analisis kebencanaan, BPKAD menangani perencanaan keuangan dan strategi pembiayaan, sedangkan Bappeda membantu mengintegrasikan hasil analisis ke dalam kebijakan pembangunan.

Melalui peningkatan kapasitas dan pemanfaatan Dashboard ARISE secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap menyusun kebijakan fiskal yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan krama Bali, wisatawan, serta keberlanjutan pembangunan daerah. (NSKLB)