Agung Gempa Ulas Kelanjutan Proyek Jalan Strategis, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Harapan Pemerataan Ekonomi Bali hingga 2030
DENPASAR, 30 Oktober 2026 – Konektivitas antara Bali Utara dan Bali Selatan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pemerataan pembangunan Pulau Dewata. Selama ini, perjalanan melalui kawasan pegunungan menghadapkan masyarakat pada jalur berkelok, tanjakan dan turunan yang cukup tajam, serta kondisi lalu lintas yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Tantangan tersebut tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap mobilitas penumpang, distribusi barang, kegiatan usaha, dan akses pelayanan masyarakat.
Upaya meningkatkan kualitas jalur penghubung itu diwujudkan melalui pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani, sebuah proyek infrastruktur yang dikerjakan secara bertahap melalui kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Pembangunan jalan pintas ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan konektivitas Bali yang dilaksanakan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan terus dilanjutkan pada periode kedua bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Melalui rubrik Bali Membangun, I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana atau Agung Gempa, praktisi IT Digital, entrepreneur, dan pemerhati kebijakan publik, mengulas perjalanan pembangunan tersebut sebagai bagian dari literasi mengenai infrastruktur strategis Bali. Pembahasan tidak hanya menempatkan proyek sebagai pembangunan jalan baru, tetapi juga menghubungkannya dengan keselamatan perjalanan, efisiensi logistik, pemerataan ekonomi, dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Pembangunan Shortcut Singaraja–Mengwitani mempunyai sejarah pelaksanaan yang panjang dan dibagi menjadi sejumlah titik pekerjaan. Pada 2019, pemerintah telah melaksanakan pembangunan titik 3–4 di wilayah Baturiti, Tabanan, serta titik 5–6 di wilayah Pegayaman, Buleleng. Pengembangan dilanjutkan pada 2020 melalui pengerjaan titik 7A, 7B, 7C, dan titik 8, yang kemudian diresmikan pada awal 2023.
Tahapan berikutnya berlangsung melalui pembangunan titik 7D dan 7E di kawasan Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, yang ditandai dengan groundbreaking pada 29 Agustus 2023. Pelaksanaan secara bertahap tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan jalan di kawasan pegunungan membutuhkan perencanaan teknis, pekerjaan konstruksi, pengadaan lahan, serta dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Keberadaan jalur pegunungan menjadi salah satu alasan pentingnya perbaikan geometrik jalan. Jalan dengan tikungan tajam dan kelandaian tinggi menuntut kendaraan bekerja lebih berat, khususnya pada angkutan barang dan kendaraan berukuran besar. Karena itu, pembangunan shortcut diarahkan untuk memperbaiki kelandaian, mengurangi tikungan berbahaya, dan menciptakan jalur perjalanan yang lebih aman serta efisien.
Memasuki periode kedua pemerintahan Gubernur Koster, pembangunan titik 9 dan 10 menjadi salah satu prioritas yang didorong bersama pemerintah pusat. Gubernur Koster melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pekerjaan dapat dilanjutkan setelah melalui proses perencanaan, tender, dan penyiapan lahan.
Kelanjutan proyek tersebut ditandai melalui upacara ngeruak dan groundbreaking di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada Rabu, 7 Januari 2026. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Pada tahap ini, pembangunan titik 9 dan 10 mencakup penanganan jalur sepanjang sekitar 3,9 kilometer, termasuk sejumlah konstruksi jembatan dan penyesuaian geometrik jalan. Informasi yang disampaikan pada Oktober 2026 menyebut pembangunan konstruksi didukung pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN dengan nilai sekitar Rp667,57 miliar.
Perlu dipahami bahwa pendanaan konstruksi oleh pemerintah pusat berbeda dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengadaan lahan. Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari sinergi antartingkat pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis.
Pada awal 2026, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan telah membebaskan 316 bidang tanah dengan nilai sekitar Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Dalam perkembangan berikutnya, penyesuaian desain teknis titik 9–10 memerlukan tambahan lahan agar trase jalan dapat memenuhi kebutuhan geometrik dan kondisi lapangan.
Pada 8 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp11,61 miliar melalui perubahan anggaran tahun berjalan. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pengadaan beberapa bidang lahan tambahan di kawasan Gitgit, termasuk penyesuaian trase yang memperhatikan keberadaan kawasan pemakaman dan kondisi lingkungan sekitar.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak selalu berlangsung persis seperti rancangan awal. Penyesuaian teknis dapat diperlukan ketika pekerjaan menghadapi kondisi lapangan yang lebih kompleks, sehingga pemerintah harus memastikan pelaksanaan tetap memperhatikan keselamatan konstruksi, kepentingan masyarakat, dan ketentuan pengadaan tanah.
Di sisi manfaat, pengembangan jalan pintas ini diarahkan untuk mengurangi hambatan perjalanan pada jalur pegunungan. Pemerintah pusat pernah menyampaikan perhitungan teknis bahwa perbaikan geometrik pada bagian jalur yang ditangani dapat mengurangi kelandaian, memperbaiki keselamatan, dan memangkas waktu tempuh pada segmen tertentu. Namun, estimasi manfaat teknis tersebut tidak boleh disamakan dengan pengurangan waktu perjalanan keseluruhan antara Singaraja dan Denpasar.
Bagi masyarakat Buleleng, peningkatan konektivitas mempunyai arti penting karena berkaitan dengan akses menuju pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan, transportasi, dan kegiatan ekonomi di wilayah lain. Kualitas jalan yang semakin baik dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan lebih aman sekaligus mendukung pergerakan barang dari sentra produksi menuju pasar.
Manfaat serupa juga berpotensi dirasakan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha kecil. Distribusi produk yang lebih efisien dapat mendukung kualitas pelayanan logistik, terutama bagi komoditas yang membutuhkan kecepatan pengiriman serta kepastian waktu tempuh.
Dalam konteks pariwisata, perbaikan konektivitas juga dapat memperkuat hubungan antara kawasan wisata di Bali Selatan dengan berbagai destinasi di Buleleng. Namun, manfaat ekonomi tersebut tetap memerlukan dukungan fasilitas wisata, peningkatan keterampilan masyarakat, kualitas layanan, serta pengelolaan lingkungan agar pertumbuhan kegiatan usaha memberikan hasil yang lebih luas.
Pembangunan shortcut juga memiliki hubungan dengan arah pemerataan pembangunan Bali. Selama ini, sebagian besar aktivitas ekonomi berskala besar terkonsentrasi di kawasan selatan. Penguatan konektivitas diharapkan dapat membantu pertumbuhan pusat ekonomi lain, tetapi jalan baru saja tidak cukup untuk mewujudkan pemerataan. Diperlukan keterhubungan dengan kebijakan investasi, pengembangan industri lokal, pendidikan, transportasi umum, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
Dalam perspektif Agung Gempa, pembangunan infrastruktur perlu dipahami sebagai bagian dari pelayanan publik yang manfaatnya harus dinilai secara nyata. Selain menghitung panjang jalan dan nilai investasi, evaluasi juga harus memperhatikan tingkat keselamatan, kualitas pemeliharaan, waktu perjalanan, kelancaran distribusi barang, serta perubahan akses masyarakat terhadap pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan.
Sejalan dengan arah pembangunan Bali hingga 2030, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong kelanjutan pekerjaan pada titik 11 dan 12 yang masih membutuhkan pembebasan lahan serta persiapan konstruksi. Pada 2026, pemerintah menyampaikan target agar tahapan lanjutan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya periode kedua Gubernur Koster.
Adapun jadwal penyelesaian titik 9 dan 10 dalam berbagai keterangan pemerintah dan pemberitaan mengalami perkembangan, dengan sasaran penyelesaian yang disebut berada pada rentang 2027–2028. Karena itu, kepastian waktu penyelesaian perlu mengacu pada perkembangan kontrak dan laporan pelaksanaan terbaru, bukan hanya pada target yang disampaikan ketika pekerjaan dimulai.
Bagi masyarakat, keterbukaan mengenai progres fisik, penggunaan anggaran, pengadaan lahan, dan perkembangan jadwal merupakan bagian penting dari akuntabilitas pembangunan. Dengan informasi yang jelas, publik dapat memahami tahapan pekerjaan serta membedakan ruas yang sudah digunakan dengan ruas yang masih dalam proses konstruksi.
Melalui rubrik Bali Membangun, Agung Gempa mengajak masyarakat melihat kelanjutan Shortcut Singaraja–Mengwitani sebagai bagian dari proses pembangunan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak dan periode pemerintahan. Infrastruktur yang dibangun hari ini diharapkan menjadi fondasi peningkatan konektivitas dan kesempatan ekonomi pada masa mendatang.
Pada akhirnya, pembangunan jalan penghubung Bali Utara dan Selatan bukan hanya persoalan memperpendek jarak atau memperbaiki jalur kendaraan. Lebih jauh, proyek ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat, akses pelayanan, efisiensi distribusi, dan upaya memperkuat hubungan ekonomi antarkawasan Bali.
Dengan pelaksanaan yang terencana, pengawasan yang baik, serta kesinambungan dukungan pemerintah pusat dan daerah, pengembangan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan pembangunan Bali hingga generasi mendatang.
(NSKLB)
