BADUNG — Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau kondisi abrasi Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026). Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani abrasi dan menjaga keberlanjutan kawasan pesisir Bali.
Dalam peninjauan tersebut, Megawati menekankan bahwa penanganan abrasi memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan kementerian, lembaga riset, akademisi, serta pemerintah daerah. Menurutnya, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan perlindungan wilayah pesisir.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia mengingatkan agar penanganan abrasi tidak dilakukan secara parsial maupun terhambat ego sektoral. Kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu diperkuat dengan dukungan ilmu pengetahuan dan riset agar solusi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Megawati juga menyoroti pentingnya kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Nilai tersebut dinilai relevan dalam memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan pencairan es di kutub menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh negara kepulauan, termasuk Indonesia. Karena itu, penguatan riset, inovasi teknologi, dan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan langkah penanganan yang berkelanjutan.
“Ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Abrasi Pantai Kuta menjadi perhatian karena berdampak terhadap kondisi fisik pantai, fasilitas publik, aktivitas pariwisata, serta perekonomian masyarakat setempat. Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan kuatnya gelombang laut. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, sehingga mempersempit area berpasir yang digunakan wisatawan.
Terjangan gelombang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang. Kondisi ini membutuhkan penanganan berkelanjutan mengingat Pantai Kuta merupakan salah satu destinasi unggulan Bali yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menjelaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meredam energi gelombang dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Triono.
Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih menghadapi pekerjaan penanganan pada sekitar 85 kilometer garis pantai.
Triono berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat koordinasi serta mendorong percepatan penanganan abrasi di berbagai kawasan pesisir Bali.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.
Melalui peninjauan ini, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan penanganan abrasi yang terencana, berbasis kajian ilmiah, serta memperhatikan karakteristik alam dan kebutuhan masyarakat pesisir Bali.(gpl-NSKLB)
