DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari agenda Banggar DPR RI untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui TKD dan APBN untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Bali. Menurutnya, dukungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional.
Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan Banggar DPR RI yang dinilainya menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan Bali kepada pemerintah pusat.
Menurut Koster, pembangunan Bali memiliki karakteristik tersendiri karena wilayah Bali merupakan satu kesatuan yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Arah pembangunan tersebut dilaksanakan melalui prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga perlu mempertimbangkan beban pelayanan sebagai destinasi pariwisata internasional.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Koster menyampaikan, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Ia juga menyebut devisa pariwisata Bali pada 2024 mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp319,9 triliun.
Menurutnya, pertumbuhan pariwisata perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan konektivitas. Sejumlah kebutuhan yang disoroti meliputi kapasitas jalan, transportasi publik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Koster juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Bali, antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan pengelolaan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.
Atas kondisi tersebut, Koster berharap dukungan TKD dan APBN untuk Bali dapat diperkuat, terutama bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Dorong Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Dasar
Sejumlah infrastruktur yang disampaikan Koster untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan. Beberapa di antaranya mencakup konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida, termasuk jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Dukungan juga diharapkan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Selain konektivitas, Koster menekankan pentingnya dukungan terhadap penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan yang disampaikan.
Sejumlah rencana infrastruktur tersebut sebelumnya juga telah masuk dalam pembahasan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembangunan konektivitas Singaraja–Mengwi, jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, serta pengembangan sejumlah pelabuhan logistik di Bali.
Koster menegaskan, pembangunan infrastruktur juga perlu diarahkan untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Bali, sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan pariwisata Bali tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada kualitas, daya saing, dan keberlanjutan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Banggar DPR RI Himpun Masukan Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian TKD dalam APBN.
Dalam agenda tersebut, Banggar juga membahas perspektif pemerintah pusat mengenai pengalokasian anggaran kepada daerah. Syarief menjelaskan bahwa perubahan komposisi anggaran tidak semata-mata menunjukkan adanya penurunan transfer, karena sebagian pembiayaan program yang sebelumnya berkaitan dengan kewenangan daerah kini dialokasikan melalui program pemerintah pusat.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Banggar DPR RI turut menerima paparan mengenai karakteristik, potensi, dan kebutuhan pembangunan Bali, khususnya terkait infrastruktur dan keberlanjutan sektor pariwisata.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghimpun masukan terkait kebijakan fiskal serta kebutuhan pembangunan daerah. Bagi Bali, pembahasan diarahkan pada kebutuhan infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, lingkungan, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.(gpl-NSKLB)
